KEHILANGAN KONSENSUS: PILAR KOMUNIKASI YANG KONSTRUKTIF ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Agustus 8, 2011

0leh: Denhas Mubarok T.A (Ketua ParWI Daerah Purwakarta)

 

Pemerintahan Kabupaten Purwakarta akhir-akhir ini selalu memanfaatkan momentum-momentum yang acapkali membuat sebagaian masyarakat heran dan saling bertanya, ada beberapa hal yang menjadi bangunan opini liar di beberapa stackholders yang cukup menarik untuk didiskusikan diantaranya pesta tumpeng, pembuatan patung, gempungan dan kegitan lainnya yang seakan memiliki nilai lebih dimata masyarakat. Memang ide itu cukup brilian yang tentu memiliki manfaat bagi masyarakat baik  secara langsung maupun tidak.

Namun yang kosong disini adalah bentuk komunikasi, baik itu secara tatap muka (face to face communications), maupun komunikasi bermedia (mediated communications) secara timbal balik (two way reciprocal communications) antara pemerintah dan stacholders. Variable komunikasi itu mesti jadi catatan, bagaimanapun pemerintah masih buram melihat kondisi akar rumput (grass root) yang sebenarnya, contoh kecil apakah pemerintah telah memiliki data yang valid melalui survey terkait kebijakan, kegiatan yang selama ini telah dan sedang berlangsung, apakah pesta tumpeng itu membuat PNS menguntungkan atau sebaliknya, apakah gempungan itu tidak menjadi beban bagi Kepala Desa. Atau jangan-jangan dari kegiatan yang selama ini yang dianggap strategis dalam mendekatkan pemimpin dan rakyatnya itu menjadi blunder dan ancaman.

Sudah menjadi kepastian dalam hal pembangunan daerah terdapat kontadiktif. Namun bagaimanapun juga pemerintah harus belajar bahwa inilah dinamika demokrasi yang dipayungi otonomi daerah sehingga harus bisa berlaku adil dan bebas nilai terhadap kepentingan masyarakkat secara holistic, bukan sebagai sponsor bagi klompok tertentu. Sebagaimana UU No. 25 tahun 1999, daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan adanya pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat.

Sudah menjadi landasan dasar bahwa semua aktivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya termasuk proses pembangunan perlu adanya partisipasi publik sebagai agent controlling, pertanyaannya apakah selama ini tokoh masyarakat, para inohong, akademisi, parkatisi, dan alim ulama diajak untuk berdialog atau hiring terkait pembangunan oleh pemerintah. Sejatinya bentuk komunikasi massa berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat, sebab menjadi hipotesa awal jika suatu luapan masyarakat yang tidak bisa dibendung akan menjadi kerikil yang tersebar dan membahayakan eksistensi pemerintah itu sendiri. Contoh sederhana dari pembakaran patung di Jalan Tengah, itu merupakan cerminan riakan-riakan masyarakat yang sudah tidak bisa dibendung akibat aspirasi dan keinginan masyarakat tidak ditanggapi dengan baik.

Selain itu komunikasi politik sering dilupakan akibat power full nya eksekutif dalam melenggangkan kekuasaannya. Melihat kondisi  saat ini etika politik yang belum terlalu kuat sehingga kompetisi politikpun berjalan tidak sehat, tidak fair dan inkonstitusional. Melihat kondisi parlemen yang saat ini tidak memiliki konsistensi dan keberpihakan terhadap partai membuat perselingkuhan terjadi antara eksekutif dan legislative.

Semua  memiliki rule of the game, tidak bisa dibiarkan menebar kekuasaan dengan tidak etis yang pendekatannya irasional, mistis, bahkan terbuai masa historis yang tidak didasari akademik. Mau tidak mau ini merupakan cara penguasa dengan menciptakan political opponent (lawan politik) yang memang harus tetap menghormati aturan permainan di atas ring (politik). Namun logika itu tetap tidak berlaku sebab bagi penguasa kemenangan dan mempertahankan kekuasaan adalah segala-galanya. Moral dan politik menurut Plato adalah dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan, sebagaimana halnya moral sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan nilai baik dan buruk atau benar dan salah dari setiap praktik dan keinginan setiap orang dalam masyarakat, maka politik dibutuhkan untuk mengatur masyarakat  sesuai dengan aturan-aturan moral yang diterima oleh anggota-anggota masyarakat.

Semoga masyarakat, stakeholders yang memiliki ekspektasi terhadap perubahan Purwakarta ke depan dapat menerima, bagitupun pemerintah yang saat ini dinilai pasif ke depan bisa membuka diri sehingga terjadi Konsensus yang tepat dan berimbang (balances).


Pembangunan teransportasi terlupakan

Maret 30, 2011

Oleh: Denhas Mubarok T.A
(Ketua ParWI Purwakarta)

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan.
Berbicara system tentu tidak terlepas dengan yang namanya manajemen, dan itu tertera dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perhubungan dalam pasal 4 ayat (1) terdefinisikan bahwa pengertian manajemen lalulintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Kemudian bagaimana kondisi manajemen lalulintas kita, belum menjadi jaminan tentunya ketika jalan “leucir” menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Purwakarta. Terhitung banyak tentunya perencanaan-perencanaan pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana kebutuhan lalulintas dan perhubungan yang tidak tepat guna dengan kata lain mubadzir, contoh kongkrit terminal Plered. Selain itu perencanaan dan pengawasan yang tidak jelas dalam membangun terminal semisal perencanaan terminal Sadang yang sampai saat ini tidak terealisasi. Pemerintah rasanya tidak peduli bahkan apatis terkait pembangunan terminal di Purwakarta, terbukti tidak satupun terminal yang representative sesuai dengan kelasnya. Seperti kelas A dimana berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dan propinsi, kelas B antar kota dalam propinsi dan C kota dan pedesaan.
Mengacu pada UU No 14 Tahun 1992 Pasal 9 dikatakan bahwa terminal sebagai penunjang kelancaran mobilitas orang atau barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka pembangunan terminal dilaksanakan oleh pemerintah dan sangat bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya kajian ulang terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah yang sering sekali melenceng pada subtansi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat diwilayah perkotaan yang sering sekali terkena dampak akibat manajemen transportasi yang tidak berdasarkan Undang-Undang.
Disadari atau tidak kelancaran lalulintas dan keselamatan menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang tertib pada aturan, ironis tentunya jika sarana sebagai wujud dari aturan itu tidak nampak pada kenyataan. Kita pertanyakan secara seksama, apakah di setiap perempatan atau pertigaan di Purwakarta seperti perapatan Kebon Kolot, Maracang terdapatnya rambu-rambu lalulintas yang berfungsi, kemudian fasilitas pendukung pengguna jalan seperti halte yang memadai, alat pemberi isyarat lalulintas yang komplit.
Sejalan era otonomi daerah saat ini, transportasi memegang peranan penting bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa angin segar bagi daerah Purwakarta agar sebisa mungkin dapat mendayagunakan kemampuan dan potensi daerahnya untuk kelangsungan pembangunan. Distribusi barang dan jasa yang baik dan lancar menuntut keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai agar distribusi mampu mengcover seluruh lingkup daerah tersebut. Sejalan dengan isi UU No: 22 tahun 2009 yang mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahtraan umum.
Penetapan sasaran dan arah kebijakan system lalulintas dan angkutan jalan yang baik tentunya akan menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) yang signifikan, selain membuat tataruang kota yang nyaman juga mencegah kemacetan dan kecelakaan lalulintas. Legislative perlu mengkaji ulang peraturan daerah atau PERDA No 14 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum. Yang sampai saat ini masih belum bermanfaat terhadap masyarakat, baik itu tentang perda retribusi maupun izin trayek termasuk bus karyawan yang tidak mengindahkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No 35 Tahun 1992 tentang angkutan jalan.
Semua itu tidak terlepas dari kinerja Dinas Perhubungan Kebudayaan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (dishubparpostel) Kabupaten Purwakarta yang memiliki tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tufoksi). Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat baru yang menduduki dishubparpostel, sehingga masyarakat berharap agar peran dan kinerjanya bisa membawa Purwakarta menjadi Kabupaten yang tertib dalam penataan lalulintas. Penataan lalulintas adalah tindakan atau upaya manajemen lalu lintas yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja lalu lintas. Semua itu tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama dengan Polres Purwakarta.
Selain unsure pemerintah tentu juga dibutuhkan dari pihak masyarakat dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap lalulintas dan trayek angkuan kota, dan saat ini organisasi yang berkecimpung diwilayah sana tentu ORGANDA. Kemudian apakah saat ini lembaga tersebut telah melakukan advokasi atau memberikan warna perubahan terhadap system transfortasi di Purakarta. Sehingga ketika adanya pemasalahan yang muncul terkait transportasi angkutan diharapkan semua kalangan yang sudah terintegritas bisa memberikan pandangan dan arahan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Terpenting saat ini, terdapat empat hal yang kita bisa jadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi sederhana kondisi transportasi kita, yaitu: keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan yang disingkat menjadi 4K.
Aspek pertama dan utama adalah masalah keselamatan. Hal ini tidak bisa ditawar karena kita semua tentunya tidak menginginkan musibah menimpa diri kita. Berbagai data kecelakaan kendaraan bermotor terutama roda menunjukkan bahwa angka korban kecelakaan meninggal dunia dan luka cukup mencengangkan, terakhir tabrakan roda dua pada hari Selasa (29/03/2011) sekitar jam 10 pagi di depan BANK Jabar yang menewaskan salah satu pengendara.
Aspek kedua adalah keamanan. Berbagai survei transportasi, baik di perkotaan maupun antarkota dan desa memperlihatkan bahwa para penumpang umumnya masih menempatkan aspek ini ke dalam dua hal utama dalam melakukan perjalanan.
Ketiga adalah masalah keterjangkauan. Seseorang memilih alat angkut tentunya berdasarkan anggaran di kantong masing-masing, sehingga aspek keterjangkauan ini tidak menyusahkan rakyat banyak. Pelayanan angkutan kota (angkot), yang sering kali dianggap sebagai kewajiban pelayanan umum, telah dicoba untuk diatur sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki berbagai aksesibilitas dalam aktivitas kesehariannya. Tinggal pemerintah bisa memberikan pelayanan terhadap para supir angkutan dan pengusahanya.
Aspek terakhir yakni kenyamanan. Dalam suasana di mana pasokan (supply) jauh lebih kecil daripada permintaan (demand), maka aspek ini tampaknya harus agak ditoleransi oleh para penumpang angkutan umum, utamanya yang berkantong pas-pasan. Kenyamanan tampaknya menjadi aspek luxury bagi sebagian besar pengguna transportasi. Dari mulai mereka yang berjalan kaki, naik kendaraan tidak bermotor, sepeda motor, hingga kendaraan mewah, tidak akan terlepas dari aspek ketidaknyamanan, tentunya dengan derajat yang berbeda-beda.
Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Ada baiknya pemerintah daerah Purwakarta memperhatikan hal tersebut, selain itu sistem transportasi dan logistik yang efisien merupakan hal penting dalam menentukan keunggulan kompetitif dan juga terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.


Paradoks Komunikasi Politik Golkar Purwakarta Oleh; Denhas Mubarok T.A (Ketua ParWI Daerah Purwakarta)

Februari 20, 2011

Polemik yang terjadi pada partai Golkar saat ini menjadi jawaban atas keseriusan para stakeholders partai untuk menunjukan kekuatan masing-masing. Beberapa strategi alternative di mainkan oleh para aktor yang dinilai berpengaruh untuk saling melawan rival-rivalnya dengan beberapa manufer politik, kalau kita cermati dari beberapa rentetan polemik terkesan menjadi sebuah permainan tarik ulur antara pengurus partai dan anggota fraksi yang bisa disebut the political game ala golkar.
Representasi paling nyata dari proses politik yang pekat dengan kepentingan bermula pada komunikasi politik yang tidak harmonis. Berangkat dari usulan pencopotan salah satu kader golkar dari posisi ketua DPRD berimplikasi pada perpecahan di tubuh partai yang memiliki kursi terbanyak di Gedung Putih.
Bagi fraksi golkar usulan pencopotan itu beralasan, yang mana Ucok dinilai sering memutuskan atau membuat pernyataan yang tidak sejalan dengan fraksi. Ironis tentunya jika bernaung satu atap tetapi tidak terbentuk diolog konstruktif yang terbuka atas dasar kebersamaan, dan ini perlu hati-hati sebab dari intrik internal akan menjadi efek bumerang terhadap golkar kedepan.
Perlu kita cermati bahwa seorang anggota maupun pimpinan dewan tidak terlepas dari representasi partai, sosok simbolik dari beberapa kepentingan dapat terealisasikan jika terbentuk kesadaran kolektivitas bahwa mereka (anggota dewan) sadar betul dalam menduduki Gedung Putih itu memakai kendaraan, bukan selonong boy begitu saja. Mungkin disini tidak terbentuk kohesivitas kelompok yang solid antara pimpinan partai dan anggota anggota dewannya.
Jika dianalisis dari komunikasi persuasive, eksistensi anggota dewan khususnya partai golkar tidak menyentuh dan melakukan itu dengan stakeholders partai sehingga respon pimpinan partai negative. Mungkin tidak hanya internal partai saja, boleh jadi publik berperhatian (attentive public) yang menilai bahwa partai golkar penuh dengan irisan konflik, sehingga citra terkini (curren image) melekat dengan bagian itu. Dan jadilah opini public yang tidak menyehatkan akan nilai demokrasi di Kabupaten Purwakarta.
Sebetulnya PAW (pergantian antar waktu) terhadap Lalam Cs merupakan hak pimpinan partai itupun harus sesuai prosedur dan proses seperti peringatan, teguran, dialog dengan beberapa pertimbangan. Jika profesional dan memahami mekanisme serta atauran main partai seorang anggota harusnya menerima dengan legowo atas tindak-tanduk yang merugikan partai, dan ini menjadi cerminan bagi yang lainnya. Namun sangat disayangkan jika anggota yang lainnya terasa terusik dan membuat kesepakatan dengan bernotaris, yang intinya menolak adanya PAW. Ini merupakan metode persuasive yang dikenal dengan fear ausanne yaitu metode menakut-nakuti atau ancaman yang bersifat hegemoni.
Dari metode itu muncul desakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), dengan kekuatan 15 PK yang telah sepakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai. Dan yang tidak mencerminkan seorang kader yang kredibel adalah prilaku gegabah, seperti pemalsuan stempel yang dilakukan wakil sekertaris. Itu merupakan kerugian partai dalam membina kader yang belum representatif, sehingga masyarakat menilai apatis terhadap eksistensi partai dalam beberapa pemilukada.
Saya melihat problem ini menjadi sebuah agregasi kepentingan partai menjadi beberapa kubu, dan strategi alternative untuk mengakomodir beberpa kubu ini tidak perlu adanya intervensi dari DPD Jabar mauapun DPP. Pembentukan tim investigasi dari propinsipun ataupun DPP pun tidak akan bisa mengerai masalah, karena ini merupakan kompromi politik internal.
Titik krusialnya adalah konsesus, sehingga terakomodirnya beberapa kepentingan yang selam ini teralienasi. Sebetulnya kompromi politikpun tidak menjadi jalan keluar dalam pendidikan kader untuk loyal terhadap partai. Konflik ini justeru akan terus terulang, jika tidak ada kesadaran pendidikan politik dari beberapa stakeholders partai dan ketegasan pimpinan partai. Ini seperti yang dikatakan Albert Bandura yang mengatakan bahwa prinsip manusia bermula dari imitasi (peniruan), lihat saja rentetan sejarahnya.
Intinya adalah membangun kembali komunikasi yang partisipatif, akomodatif sehingga mempertemukan kepentingan fraksi dan pimpinan partai serta stakeholders lainnya. Sesegera mungkin untuk meredam arogansi para elit partai dan bebaskan dari pola mekanistik-transaksional dalam prilaku elit politik partai sehingga tidak melakukan lagi persekongkolan secara sadar dan “berjamaah” untuk mendiskriditkan sesama kader partai.
Satu hal lagi, manajemen konfliknya terasa berpengaruh pada kontelasi politik purwakarta secara keseluruhan, namun yang sangat disayangkan untuk mengakhiri dan mengevaluasi konfliknya tidak jelas dan kabur.


Valentine’s Day Seremoni Kultural yang telah Mengakar

Juni 24, 2010

Oleh: Denhas Mubarok T.A

(Ketua Umum ParWI Parliament watch Indonesia Kab.Purwakarta)

Hegemoni budaya telah menghilangkan jati diri para remaja, beberapa peradaban dibenturkan melalui arus informasi global. Pengaruh budaya barat atau dikenal dengan westernisasi merasuk pada sendi-sendi kearipan lokal bahkan mendobrak pintu agama. Berdalih kasih sayang, dan perasaan saling mencintai sesama manusia dapat menebar kebenaran yang universal. Tepatnya bulan ini semarak seremoni dalam mengaktualisasikan kasih sayang yang diwadahi budaya hedon telah ramai di perbincangkan bahkan dinantikan oleh kalangan remaja.

Tak heran dibeberapa kota besar banyak tempat hiburan telah dipersiapkan demi menyambut Valentine’s Day, bahkan beberapa icon bermunculan dimedia cetak atau televisi dengan bentuk yang pariatif. ada berupa kado, coklat, bunga dan lain-lain. Itu semua merupakan simbol yang tidak memiliki subtansi apapun dari ritual tersebut.

Bentuk perayaan yang bertepatan pada tanggal 14 Februari ini telah lama menjadi “seremoni cultural” yang menjadi kebiasaan melayu termasuk Indonesia. Beberapa kontroversi tidak menjadikan alasan untuk melaksanakan ritual ini. kritik dan opini yang dibangun oleh beberapa Ulama hanya dipandang sebagai seruan saja. Pagar-pagar syari’at dicopoti demi kemaslahatan kebiasaan yang telah mengakar. Nampaknya jelas perlu ada reinterpretasi terkait Valentine’s Day. Banyak kalangan remaja yang tidak tahu asal mulanya momen ini, sehingga sepatutnya kita paparkan historis dari beberapa referensi terkait Valentine’s Day.

Pada mulanya St.Valentine adalah seorang pendeta yang bijak, namun akibat pertentangannya dengan penguasa Romawi pada waktu itu Claudius II (268-270M) yang melarang adanya pernikahan dikalangan muda. Akibatnya pada tanggal 14 Februari 270M Valentine di hukum mati. Dan akibat perjuangannya dan kegigihan dalam membela pendapatnya, maka dia dianugrahi sebagai martyr atau syuhada (dalam Islam) dengan symbol ketabahan, dan berani dalam menjalani cobaan hidup. maka para pengikutnya memperingati hari kematian yang sekaligus dijadikan sebagai upacara keagamaan.

Namun upacara keagamaan itu berangsur-angsur hilang mulai abad 16M, bahkan dikaitkan dengan pesta perayaan jamuan kasih sayang, bangsa Romawi kuno yang disebut “supercalis” tepatnya pada tanggal 15 Februari yang akhirnya orang-orang Romawi itu masuk pada ajaran Nasrani (kristian). Kemudian, penerimaan upacara kematian St.Valentine secara kebetulan kepercayaan orang Eropa pada tanggal 14 Februari. bertepatan dengan waktu “kasih sayang” yang mulai bersemi bagai burung jantan dan betina.

Cerita ini lebih dari 1700 Tahun yang lalu. apakah tidak ada interpretasi-interpretasi lain yang sangat jauh dari objektifitas Valentine semakin kabur bahkan ngawur?. Potensi nalar kita seolah terkotori nafsu saat kesadaran palsu mengilustrasikan kasih sayang kita terhadap lawan jenis. Bayangkan, beberapa anak muda berkencan dengan dalih menabur cinta diantara mereka. Kalangan muda-mudi kehilangan kesuciannya demi jalinan kasih yang diyakininya. Padahal, polarisasi berhubungan dalam Agama apapun termasuk Islam sangat terjaga. Artinya, ada batasan-batasan tertentu dalam menjalin hubungan antara kaum Adam dan Hawa. Agama apapun sangat mencela hubungan bebas.

Kita tahu bahwa akal terdiri dari dua unsure. Yaitu, rasio dan hati. maka tak heran pada moment Valentin’s Day, banyak para remaja yang terjerembab pada kubangan hati yang memanfaatkan potensi nafsu birahi. Terkadang melihat fenomena itu semakin bias dan tumpang tindih antara kultur dan agama, seakan agamapun terproteksi sesuai lajunya perkembangan zaman.

Bukan berarti Agama khususnya Islam tidak memperbolehkan menabur kasih sayang, sebetulnya dalam urusan hati manusiapun dianugrahi sifat cenderung pada kebaikan (hanif). Dan sifat hanif ini terlihat begitu kasat mata dalam hablumminannas (hubungan antara sesama manusia). kita tahu bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik pada sesama, tidak memandang apakah dia muslim atau nonmuslim. Artinya, ini tidak lain bahwa manusia itu dianugrahi sifat hanif dan saling menyayangi sesama manusia.

Kemudian dalam kata kunci menyayangi yang paling berperan adalah nafsu (keinginan), maka dengan nafsu itulah manusia dapat mengemban amanah dalam menjaga kesuciannya dari hal-hal yang negative. Bagaimana eksistensi nafsu baik (nafsu mutmainnah) dan nafsu keburukan (nafsu amarah) dalam diri manusia saling mendominasi, jika kerangka berfikir (frame of thinking) sebagian saudara  kita masih merayakan Valentin’s Day. maka nafsu mutmainnah- nya telah terdominasi oleh nafsu amarah.

Disadari atau tidak, upaya tradisi yang tidak sesuai tata nilai ajaran kita seakan menjadi tuntutan yang harus dilakukan. Padahal, ritualisasi ini tidak bisa ditolerir dan ini pembohongan publik yang paling besar. Atau bisa disebut juga dengan “taklid cultural” dikarenakan ketidaktahuan asalmuasal Valentine, maka generasi- kegenerasi menjadi budaya yang lumrah, padahal dasar hukum dari taklid itu dikecam. Taklid akan membawa pada kejumudan, jika sudah demikian maka susah dalam memcari cahaya kebenaran.

Walaupun berat keluar dari kungkungan ego dan menjauh dari bayangan kepalsuan, namun kita harus yakin bahwa dalam menggapai kemerdekaan dan menggapai kebebasan hidup telah diatur oleh aturan Ilahi, dan bukan aturan atau kepentingan bahkan kebiasaan makluk.

Moment yang membius ketidaksadaran ini dapat mengaburkan kita pada cinta yang hakiki. Yakni, dialah yang patut dicintai dan berhak untuk mencintai hambanya Tuhan semesta alam.  Seperti yang tertera dalam hadis Qudsi: “Kecintaanku adalah bagi mereka yang saling mencintai karena Aku, yang saling berkorban karena Aku dan yang saling mengunjungi karena Aku.” (Riwayat Ahmad).

Untuk itu bukalah topeng-topeng kepalsuan, anak-anak negeri harus berani berseru pada pergaulan yang baik dan normative sesuai ajaran Tuhan. Semoga kebiasan ini dapat luntur dan hilang pada suatu zaman dimana semua nilai kebiasaan kembali berpijak pada nurani.


Cepat, Tanggap Mencerminkan Realisasi Kebijakan

Juni 24, 2010

Oleh: Denhas Mubarok T.A

(Pengamat Politik)

Mengingat UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah harus sesuai asas otonomi. Semua itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat[1].

Dengan meningkatkan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi tentunya akan terjadi pemerataan pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Melihat konteks Purwakarta sesuai Visi Bupati H.Dedi Mulyadi S.H untuk meningkatkan pembangunan daerah  harus memiliki karakter yang berbasis kearifan lokal.

Beberapa penjabarannya diartikulasikan melalui Misi. Pertama, pembangunan yang berbasis religi dan, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri dan perdagangan. Kedua mengembangkan infrastruktur dalam kompetisi global. Ketiga, meningkatkan keutuhan lingkungan, baik fisik atau social, dan terakhir mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dimana berorientasi pada kepuasan pelayanan publik demi kemakmuran rakyat.

Berangkat dari visi misi itulah maka keluar rumusan kebijakan strategis dengan semboyan Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta. Dari beberapa rumusan kebijakan itu pendidikan merupakan point pertama yang menjadi dasar strategis. Ini merupakan keputusan yang tepat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara.

Berbicara tentang pendidikan tentunya berbicara tentang keutuhan sumberdaya manusia, bagaimana sistem pendidikan menjadi tolak ukur kedigjayaan masyarakat purwakarta. Dengan kebijakan pendidikan gratis sampai SLTA bagi masyarakat miskin, kemudian pembebasan biaya pembalian buku sekolah dan pengembangan kurikulum pendidikan baca tulis Qur-an dari mulai TK sampai tingkat SLTA bagi yang muslim, masyarakat setidaknya saat ini  sangat terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan masadepan anaknya. Namun kenyataannya  dilapangan tidak seluruh masyarakat dapat menikmati kebijakan itu, apalagi masyarakat yang berada di pelosok-pelosok yang surut informasi.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga (Disdikpora)  memiliki peran utama, sehingga harus mampu dengan cepat tanggap dan professional terhadap persoalan pendidikan di Kab. Purwakarta. Bagi penulis Disdikpora merupakan guru bagi Dinas-Dinas lainnya, selayaknya guru selalu memberikan tauladan yang fositiv bagi muridnya, bukan sebaliknya.

Penulis teringat kegiatan “seminar sehari” Pendidikan Kejujuran 14 Maret 2009 dengan tema Membentuk Civitas Akademika yang Berbasis Intelektualitas dan Moralitas. Kegiatan itu diselenggarakan oleh CSI (center survei Indonesia) yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Saat itu undangan telah kita kirimkan sesuai prosedur, namun sangat disayangkan Kepala Dinas dan Wakilnyapun tidak bisa menghadiri acara itu tanpa argument yang jelas. Dari hal-hal seperti itu tentunya harus diperhatikan, dan jangan sampai terucap; nanti kami selidiki dan periksa mereka, ujar temen-temen KPK.

Secara administrastif saat ini banyak pelanggaran, seperti pembukuan sampai kedisiplinan pegawai, terbukti saat diadakannya sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh Inspektorat ke 17 UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).[2] Selain itu, dalam beberapa kasus terakhir Disdikpora selalu lamban mengatasinya, seperti kasus pemukulan guru oleh oknum yang tak bertanggung jawab, sebagai advocator (Disdikpora) seharusnya harus bisa reaksioner terhadap kriminalisasi terhadap guru. Sebab bagaimanapun jaminan atas perlindungan Guru dari ancaman tertentu telah diatur oleh UU Guru dan Dosen serta diperkuat dengan Perda (Peraturan Daerah). Atau sebaliknya, beberapa pelanggaran yang dilakukan guru itu sendiri.

Selain itu kasus SDN I Cirangkong Kec. Cibatu yang melakukan intimidasi terhadap anak didik (murid).[3] Kemudian permasalahan yang rawan bagi keselamatan masyarakat dan ketertiban umum yakni prihal tawuran antar sekolah, dari beberapa kasus ini Disdikpora seharusnya tidak tinggal diam dan harus cepat tanggap untuk mengatasi problem secar professional dan bekerja sama dengan intansi yang terkait seperti Kapolres, pihak sekolah dan orang tua, bila perlu DPRD.

Bagaimanapun juga yang bertanggung jawab penuh atas sitem pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat artinya bersama-sama memberikan konteribusi bagi terciptanya sistem pendidikan dengan integritas yang berkarakter.


[1] Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Depkominfo, Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta 2005

[2] Baca Pasundan ekspres, Rabu 20 Januari hal.5

[3] Ibid. Kamis.21 Januari hal.4


Pelanggaran HAM dan Impunitas Mewarnai Image Polri

Maret 10, 2010

Oleh: Denhas Mubarok, T.A
(Ketua Parliament Wacth Indonesia Daerah Purwakarta)

Mengayomi dan melayani masyarakat menjadi tugas utama anggota kepolisian Republik Indonesia, dua variable itu selalu terpampang pada Pos penjagaan atau mobil patroli. Polri sudah dua tahun terakhir ini memfokuskan dirinya agar dapat bisa diterima dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi persuasip terus dilancarkan demi agenda sesuai visi dan misinya. Kinerja kepolisian sesuai fungsinya tentu dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi dari tindakan kriminalitas yang dapat mengancam keamanan masyarakat.
Reputasi kepolisisan semakin meningkat setelah berhasil menangkap gerbong dan jaringan teroris serta para koruptor di Tanah Air. Semakin menguatnya aksi-aksi teror yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) no:1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, selain itu Presiden mengintruksikan kepada Menko Polhukam dan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) dalam intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 dan 5 Tahun 2002 untuk segera merespon masalah terorisme di Indonesia. Pada akhirnya muncul Satuan Tugas Bom dan Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) yang telah berhasil melancarkan beberapa oprasi nasional terpadu.
Namun dalam membentuk stigma positif tentunya Polri harus tetap professional ,konsisten dan bertanggung jawab atas beberapa anggotanya yang telah menyelewengkan tugas dan wewenangnya sebagai polisi. Tindakan represif yang dilancarkan oleh beberapa oknum polisi saat merusak kantor sekretariat dan Wisma HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang. Makasar sangat tidak terpuji. Dan itu harus ditindak secara tegas, bagaimanapun juga bentuk anarkis yang dilakukan oleh oknum polisi akan berdampak besar pada stigma yang saat ini Polri bangun.
Tentunya tindakan itu mengakibatkan kekecewaan bagi kader HMI se- Indonesia, sehingga tak heran jika diberbagai daerah respon mengecam oknum polisi dilancarkan secara antusias. Ini harus menjadi catatan kecil kepolisian agar dapat merekrut calon polisi yang penuh integritas serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Telah jelas bahwa penyerangan oknum sipil yang dipersenjatai (polisi) merupakan tindakan kesengajaan melalui teror dan kekerasan, tanpa ada surat tugas penangkapan atau surat administrastif lainnya. Dari beberapa oknum itu satu diantaranya adalah anggota Densus 88, apakah ada korelasinya antara teroris dan HMI? Tentu tidak dibenarkan hipotesa itu, sebab dalam tubuh HMI ada banyak ideology islam yang berbeda (plural).
Selain itu apakah HMI sebagai korban pengalihan isu terkait kasus Bank Century yang dinilai tidak konkrit dan memuaskan? Dalam ilmu komunikasi ada yang disebut analisis framing, mungkin saja HMI dijadikan sebagai tumbal isu untuk mengalihkan skandal Century agar terabaikan dari public. Media melihat framing HMI terletak pada konflik Vertikal yakni Mahasiswa VS Polisi, apalagi HMI berbentuk structural (pusat-daerah) dan bersifat intruksional. Berangkat dari polemik diatas seolah-olah ada kesan kesengajaan yang diagendakan (agenda seting).
Terlepas dari itu yang jelas tindakan oknum polisi tidak dibenarkan, sebab itu semua terkait dengan kebebasan Hak Asasi Manusia, apalagi negara kita berada dalam transisi demokrasi itu artinya penyampaian pendapat diumuka umum, transparansi publik serta penegakan hukum mutlak dijalankan dan harus dilindungi. Jika Polri tidak cepat menindak oknum bawahanya secara hukum dinyatakan adanya Impunitas artinya fenomena pembiaran terhadap para oknum (pelaku) dan tidak tertanganinya pelanggaran HAM dan pelbagai kejahatan di suatu Negara. Martha Meijer dalam risetnya, The Scope of Impunity in Indonesia (2006), mengatakan bahwa di Indonesia terdapat empat Impunitas, yaitu yang berkaitan dengan aspek kekuasaan, aspek hukum, aspek kultural, dan aspek Internasional. (HAM, Militer dan Bahaya Impunitas, Eddie Sius Riyadi Majalah ASASI 2008).
Sebetulnya fenomena ini tepat, sebab kita merasakan bahwa kekuasaan real politik saat ini masih berada dibawah cengkraman militer dan polisi. Kemudian secara kultur terdapat dalam kesadaran palsu bahkan ketidaksadaran kolektif jika masyarakat memandang bahwa konflik merupakan suatu cara dalam penyelesaian masalah, contoh carok di Madura. Dalam aspek hukum, Negara kita sangat rentan dengan impunitas, terkadang hukum selalu direlasikan dengan keadilan, padahal belum tentu. Sederhananya, keadilan itu bagaikan isi, sedangkan hukum merupakan wadahnya, maka hukum tanpa keadilan bukan lagi hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan.
Berangkat dari fenomena konflik vertical antara mahasiswa dan polisi di Makasar tentunya harus tetap mengedepankan aspek keadilan. Sudah semestinya mekanisme dalam system internal kepolisian untuk menindak anggotanya itu tidak hanya pada pintu Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM). Sebuah mekanisme pelaporan berbagai macam pelanggaran disiplin termasuk tindak premanisme yang dilakukan anggota kepolisian. Tapi terkadang proses ini sulit dipantau dan tidak transparan, mungkin saja hanya memberikan sanksi disipliner dan administratif. Kita lihat saja, para pelaku perusak kantor Cab. HMI Makasar saat ini belum ada transparansinya yang jelas, beda dengan pelaku curanmor atau maling ayam yang seringkali menjadi korban kekerasan massa sebelum di efakuasi.
sebagaimana komunitas Internasional telah menetapkan penyiksaan sebagai salah satu bentuk penyerangan yang sangat brutal dan tidak dapat diterima oleh martabat manusia. Penyiksaan dan bentuk penyerangan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota polisi terhadap anggota HMI Cab. Makasar merupakan kejahatan HAM. Secara konstitusional asas dan nilai HAM diatur dalam pasal 28 UUD 1945, (amandemen IV). Pelembagaan asas dan nilai HAM termasuk Komnas HAM kemudian diatur secara khusus dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kedua payung hukum tersebut dapat memberi perlindungan HAM bagi masyarakat terhadap tindak kekerasan polisi dan militer. Tentunya hukum tersebut menjunjung tinggi martabat kemanusian dan keadilan.


Polemik Elit Menghambat Alurnya Demokrasi di Tubuh Beringin

Februari 28, 2010

Oleh: Denhas Mubarok, T.A
Ketua Umum ParWI (Parliament Wacth Indonesia) Daerah Purwakarta

Kapan, dan kenapa pelantikan pengurus DPD Partai Golkar priode 2010-2016 sampai saat ini kabur? Itu inti dari pertanyaan masyarakat yang tergolong sebagai attentive Publik (peka terhadap informasi), kita ketahui bersama bahwa eksistensi Partai Golkar tergolong masih mendominasi kekuasaan di Kab. Purwakarata terlihat dari posisi strategis antara Eksekutuif (Bupati) dan Ketua Legislative (Ket. DPRD) ke-duanya berangkat dari almamater yang sama. Harus diakui juga bahwa Partai Golkar saat pemilihan umum legislative Tahun lalu mengalami penurunan secara kuantitatif di Gedung Putih Ciganea. Gambaran itu seharusnya dijadikan acuan dan pelajaran untuk meningkatkan idealisme, integritas serta loyalitas para keder menjadi daya magnet agar dapat dipercaya kembali oleh masyarakat. Hal itu serupa juga menjadi target Ketua DPD Golkar Jawa Barat H Iryanto MS Safiudin (Yance).

Namun integritas itu tidak hadir ke permukaan saat berlangsungnya Musyawarah Daerah (Musda) VIII Partai Golkar tepatnya pada Tanggal 16-17 Januari 2010 di Hotel Plaza Kota Bukit Indah Purwakarta. Persaiangan sengit yang melibatkan para kader mulai dari Pengurus Kecamatan (PK) sampai elite partai dalam memilih Ketua DPD Partai Golkar Priode 2010-2016 sangat antusias. Tak heran jika banyak elite politik bermain melalui interpensi terhadap lajunya Musda, karena peran strategis dalam pemilihan ketua DPD baru merupakan aset investasi untuk mengamankan elite itu sendiri kedepannya. Money politic menjadikan ajang pragmatis bagi para kepentingan elite, bargaining position dijadikan senjata lobi, tarik ulur kompromi dan negosiasi dilancarkan oleh para timsukses kandidat.

Bahkan ada beberapa pengurus Kecamatan (PK) yang tergiur oleh uang tapi mereka tidak profesional, sebetulnya sah-sah saja, namun hal ini akan menjadi dampak yang luar biasa bagi eksistensi partai ke depan dan melecehkan nilai-nilai demokrasi. Dalam praktiknya, demokrasi lebih sering berhenti dalam ”pelembagaan formal” dan belum hadir dalam realitas nyata. Dengan kata lain demokrasi hanya tumbuh dan berkembang dalam tataran ideal (das sollen) belum mewujud dalam tataran realitas. Memang itu semua merupakan bagian dari intrik politik, ada hal yang sering dilupakan oleh para pengurus dan kader, yakni subtansi dari Musda itu sendiri yang secara normative tentu menjungjung objektifitas dan proporsional terkait visi-misi yang seharusnya sesuai dengan kondisi tubuh partai saat ini. Dari beberapa kandidat tentunya memiliki tiupan angin segar untuk adanya perubahan di tubuh Golkar. Namun tiupan angin itu tidak dijadikan prioritas bagi sekelompok kader, merekapun lebih mementingkan nilai akhir, artinya proses dari persidangan, pembahasan formatur dan tata tertib (tatib) dinilai tidak lagi penting, padahal aturan main itu harus sesuai dengan AD/RT dan tata tertib (tatib) yang berlaku sebagai wujud dari konstitusional.

Akar Polemik, berangkat dari fenomena diatas musyawarah ini terlihat tidak sehat, jauh dari pendidikan politik yang bersandar pada asas demokrasi, bahkan disinyalir inkonstitusional. Kesadaran akan membesarkan partai semakin terkikis oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Sesungguhnya makna dari pemimpin partai atau kelompok organisasi adalah “kepemimpinan kolektif” jadi pemimpin partaipun bukan diartikan orang- orang melainkan sejumlah orang yang biasa disebut board yang memiliki hak dan kewajiban setara untuk memajukan organisasi.

Terlalu banyak kepentingan elite yang tidak terakomodir sehingga secara sengaja membuat manajemen konflik, namun realitas tersebut bukan diperpanjang melainkan harus secepatnya diatasi oleh elite politik dengan diimbangi perbaikan secara holistic, jangan sampai berimplikasi pada perpecahan kader. Sehingga unsur-unsur keberpihakanlah yang mengakibatkan urungnya pelantikan dan pengukuhan 74 orang calon pengurus yang terdiri dari 13 ketua dan wakil ketua, 13 sekretaris dan wakil sekretaris dan 7 bendahara dan wakil bendahara dan sisanya pengurus bidang.

Ketua terpilih DPD Golkar Syarip Hidayat Sag. Mengaku akan mengakomodir rivalnya, dan itu jalan yang seharusnya demi mempertegas kebersamaan dan integritas Golkar ke depan. Tentunya harus berhati-hati juga buat Syarip, apalagi trakrekord dalam organisasi sangat dipertanyakan. Bagaimana cara mengakomodir dengan baik tentunya perlu belajar melalui komunikasi politik persuasive yang transparan. Dan menjaga hubungan elite dengan terus mengakomodasi agar tidak menjadi bomerang bagi kepengurusannya.

Partai “sedewasa” ini tentunya tidak semestinya ada interpensi dari DPD Jawa Barat terkait pembentukan tim pengkaji guna membahas hasil Musda yang dinilai bermasalah di Jawa Barat termasuk Purwakarta. Lagi-lagi secara subtansi yang dipermasalahkan adalah konstitusi, bahakan tidak sedikit kader masih kurang memahami mekanisme persidangan. Terdapat multi tafsir dari ketentuan 30 persen bakal calon ketua DPD dan 50 persen plus satu. Kenapa itu bisa terjadi, dimana keberadaan kader-kader yang berintelektual, para aktivis, kenapa tidak bisa mengkritisi saat persidangan berlangsung, seolah-olah terbelenggu oleh kesadaran palsu. Bukan sebaliknya, setelah selesai Musda barulah banyak perbincangan layaknya komentator bola.

Artinya sikap legowo selayaknya para petarung sejati tidak hadir untuk menyukseskan Musda yang menjungjung tinggi konstitusi partai dan nilai demokrasi. Memang, demokrasi bukanlah sistem ideal untuk mengatur segala-galanya, tetapi di antara banyak sistem yang ada, demokrasi yang paling mungkin untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Hanya pada demokrasilah dimungkinkan terjadinya koreksi politik secara sistematik. Dengan demikian jangan sekali mencederai demokrasi sebab ia buah percakapan dari ruang publik dan kita harus menghargai itu, jika Musyawarah Daerah Golkar menghabiskan 150 Juta maka garansinya milik pengurus dan kader secara khusus dalam rangka memperkokoh estapet kepemimpinan di tubuh partai, secara umum Musda itu harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sebagai ajang pembelajaran politik bukan sebaliknya.

Golkar harus berani membangun perubahan-perubahan struktural dan kultural yang intensif, maka dibutuhkan kerangka yang baru untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas partai ini. Namun untuk menuju proses pendewasaan politik (political maturity) akan sulit terjadi jika belum adanya kesadaran untuk mengembalikan politik sebagai perjuangan (la politique) kalau meminjam bahasa Gunawan Muhammad. Tentu saja kekurangan dan kelemahan yang timbul dalam Musyawarah Daerah VIII Partai Golkar sarat dengan nilai demokrasi dan manipulasi, sejatinya dilakukan dengan antusias dan lapang dada, karena masyarakat kita masih dalam tahap belajar.