POTRET BURAM SANG JENDRAL

 

Oleh: Denhas Mubaroq T.A

(mantan aktivis IMM)

 

Genap 32 tahun bangsa ini berada di tangan kekuasaan sang jendral, rakyat Indonsia merasakan kepedihan yang teramat dalam, penderitaan dan kesengsaraan dimana-mana. Dari mulai kejayaan sang penguasa orde baru ini tidak sedikit darah mengalir ditanah air demi kelanggengan rezim sang jendral. Sikap otoriter sang jendral mengakibatkan masyarakat tak berdosa menjadi tumbal. Tentunya masih banyak anggota keluarga yang merasakan kehilangan akibat keganasan yang histeris seperti tragedi Tanjung Priok, Malari, Dom Aceh, Trisakti, Smanggi 1dan 2 dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang menghilangkan nyawa sekitar 4-6 juta rakyat tak berdosa. Selain itu orang yang bertanggung jawab besar atas krisis multidimensi baik politik, ekonomi, ataupun social tidak lain adalah ulah para penguasa rezim ini, hutang luar negri sebesar 1200 triliun salah satu bentuk kongkrit dari hasil kebijakan ekonomi yang mengakomodasi kepentingan keluarga Cendana dan antek-anteknya. Kita sering dilupakan atas kejahatan-kejahatan mereka, dengan doktrinitasnya kita dipaksa untuk meyakini bahwa P4 adalah kebenaran yang absolute dan merealisasikan PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Buku-buku SD sampai SMA khususnya sejarah harus mengharumkan nama baik sang Jendral, seolah-olah beliau adalah pendekar. Masih banyak langkah yang tidak diuraikan lagi demi kelanggengan rezim tersebut. Kita tidak menyadari bahwa semua kekayaan atau aset Suharto dan Cendana dibangun atas penderitaan dan proses pemiskinan 250 juta rakyat Idonesia. Adalah suatu kemestian menyita aset-aset dan mensosialisasikan demi kesejahtraan rakyat, karena bagaimnapun juga kekayaan itu adalah milik rakyat Indonesia yang telah dirampas selama 32 tahun lamanya. Ironisnya sampai saat ini tidak ada satu pasal pun yang bisa menyeret Suharto ke balik jeruji besi. Apakah karena ekonomi Suharto yang dibangun atas konglomerasi yang meniscyakan kolusi, korupsi dan nepotisme tetap legal dan eksis di tubuh kejaksaan agung. Karena bagaimana pun juga sampai saat ini tidak ada yang brani memvonis Suharto bersalah baik itu jaksa, hakim dan perangkat pengadilan lainnya. maklum hokum kita adalah hokum negosiasi, artinya bisa ada tawar menawar antara hakim, jaksa, pengacara dan terdakwa. kemudian setelah sang Jendral masuk kerumah sakit pusat Pertaminia Jakarta dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan tentunya banyk para tokoh politik, pengusaha bahkan Ulama untuk menjenguk seperti Agung laksono, Hasyim Mujadi, dan Amin Rais. Adapun asumsi Amin yang menghimba kepada presiden SBY agar memberi grasi serta pertimbangan Mahkamah Agung memberi amnesty serta abolisi engan mempertimbangan DPR. dan masih banyak lagi perseturuan antara pemerintah dan kuasa hokum Suharto yaitu OC. Kaligis. kemudian pemerintah memberikan solusi dengan jalan win-win solution, namun tetap itu tidak disepakati oleh keluarga Cendana. akhirnya kita hanya berharap agar proses hokum tetap ditegakan bagaimanapun juga kita adalah Negara hokum dan pemerintah harus berkomitmen bahwa dalam proses penyelesaian perkara harus didasari asas keadilan, tepat, dan benar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: