MENUJU KEMASLAHATAN DENGAN LIBERALISME

Oleh: Denhas Mubaroq T.A

(Alumnus Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong Garut)

Sulit tentunya untuk menciptakan Negara yang memiliki nilai luhur, yakni menciptakan perdamaian, keadilan serta merealisasikan good governence. Dalam upaya meningkatkan terciptanya perdamaian (peace building) dan pencegahan terjadinya konflik (conflict prevention), adalah tugas semua elemen baik pemerintah ataupun masyarakat sipil.[1]

Ahir – akhir ini banyak terjadi ketegangan social yang lama terpendam kemudian dimunculkan diberbagai tempat atau daerah, melihat fenomena yang terjadi masyarakat Indonesia yang seharusnya berdampingan malah melahirkan pertengkaran antar suku, agama, supporter dan banyak lagi.

Perlu di ingat bahwa salah satu yang menyebabkan kekerasan di nusantara terjadi semenjak rezim Orde Baru. Akibat kurang stabilnya pemerintah, yang terdesak oleh hutang Negara yang semakin membengkak dan tuntutan reformasi akibat krisis multidimensi pada saat itu.

Kemudian demokratisasi dan desentralisasi mempertajam persaingan antar agama dan etnis didaerah – daerah yang didiami oleh masyarakat heterogen. Kita tidak menafikan bahwa dalam kerusuhan ditanah air sering melibatkan orang – orang Islam, karena tidak heran bahwa 87 persen penduduk Indonesia adalah Muslim. Ketegangan – ketegangan yang sering memicu konflik pada mulanya berkisar hanya di wilayah etnis, namun kemudian melebar ke wilayah yang sangat sensitive, yakni agama.

Menjadi sejarah besar tentunya dari kedua agama yang bentrok pada tahun 1998 yaitu antara Muslim dan Kristen, akibat antagonisme agama itu tidak sedikit menelan korban jiwa. Dan itu jelas kekerasan bermotifkan agama, dimana penyerangan yang dilakukan orang – orang Islam yang radikal terhadap rumah pribadatan non muslim begitupun sbaliknya.

Berangkat dari beberapa kejadian tersebut akhirnya lahir organisasi “fundamentalis” diantaranya FPI (front pembela islam) dan Laskar Jihad. Agenda utamanya adalah menyerang segala bentuk maksiat seperti Bar, tempat Prostitusi, Naigh club dan lain – lain. Sedangkan Laskar Jihad berorientasi pada militer, yakni melakukan pelatihan militer yang bersifat rahasia yang memiliki akses dengan Al-qaidah Osamah bin Laden untuk melakukan perang dijalan Tuhan.[2]

Namun bukan berarti semua Muslim Indoneasia bisa dicap sebagai radikal atau fundamentalis, karena bagaimanapun juga masih banyak Muslim Indonesia yang memiliki pemikiran yang jernih dan terbuka, bisa mencari rumusan penyelesaian ketegangan social yang memang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang majemuk. Salah satu modal dari para intelektual Muslim untuk meredakan ketegangan social tersebut yaitu dengan memahami dan mengaktualisasikan konteks liberalisme dalam bernegara ataupun bermasyarakat demi kemaslahatan umat manusia.

Karena bagaimanapun juga liberalisme merupakan factor keutamaan dalam religius, artinya dengan menentang klaim kebenaran eklusif akan menyempitkan pola fikir manusia itu sendiri melalui kebenaran mutlaknya, sebab manusia secara otonom harus menentukan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntutan akal budi. Dan liberalisme menjunjung tinggi toleransi serta memperjuangkan ruang seluas – luasnya bagi kebebasan individu baik itu menyangkut HAM, kebebasan PERS dan menyatakan pendapat, serta berserikat.

Dalam kancah politik liberalisme memiliki tujuan mulia, seperti ikut serta mewujudkan Negara hukum, yang berdasarkan konstitusi, dan menyamakan semua individu dihadapan hukum tanpa ada “frivilese feudal” dan prinsip legalitas administrasi Negara, serta mengutuk hukuman yang kejam.[3]

Bagaimanapun juga liberalisme akan mengedepankan sikap religius, dengan sikap terbuka terhadap segala pertanyaan atau kritik dan sanggahan juga pandangan yang berbeda dalam beragama. Islampun memiliki ciri khas yang hampir mirip dengan nilai liberalisme, yaitu meninggikan nilai kerendahan hati dan toleransi, banyak kisah tentang sikap nabi Muhammad SAW yang mencerminkan demikian.

Dalam studi Qur’an terdapat dua varian yaitu ortodoksisme dan liberalisme. Golongan ortodoksisme selalu meneriakan syariat Islam diberlakukan dan memposisikan Al-qur’an sebagai wahyu yang tidak boleh “disentuh” karena kesakralannya serta kebenarannya secara mutlak. Justru syariat yang ada tidak realistis dengan problematika global seperti hal kebebasan sipil (civil liberties), kebebasan ekpresi beragama, dan gender. Selain itu syari’at islam tidak apresiatif terhadap demokrasi, HAM, dan civil society.[4]

Kemudian varian yang kedua yaitu liberalisme, tentu saja sangat bersebrangan dengan hal yang diatas. Namun kelompok ini sangat menarik, dimana membaca teks Al-qur’an dari perspektif sejarah. Dengan demikian kita harus membongkar teks yang semuanya tidak terlepas dengan campur tangan manusia, baik itu penulisan teks, pembukuan, sampai histories teks itu sendiri. Proyek ini telah digarap oleh intelektual muslim seperti, Mahmud Mohammad Taha (Sudan), Moh. Abid Al-jabiri (Maroko), Hasan Hanafi (Mesir), Moh. Arkoun (Aljazair), Ashgar Ali Enginer(India) dan banyak lagi intelektual Muslim lainnya. menurut kelompok ini kaum ortodoks sebagai generasi pasca Muhammad tidak kreatif yang bisanya hanya mem-bebek pada teks, tanpa ada kritik dan reserve.[5]

Terkait hal itu maka kita bisa membaca kembali liberalisme Umar bin Khatab terhadap ortodoksi Islam. ketika itu Umar menceraikan wanita kitabbiyah di Madian, kemudian ada yang menyanggah yaitu Hudzifah, seraya berkata; bukannya menikahi wanita kitabiyah dibolehkan oleh Al-qur’an? dan Umar menjawab bahwa demi kemaslahatan umat masa depan lebih diutamakan (khawatir di ikuti), jangan karena hanya tercantum dalam Al-qur’an. Selain itu Umar tidak melaksanakan apa yang tertera dalam Al-qur’an (Al-Maidah 38) potong tangan bagi yang mencuri, namun pada saat itu Umar menyadarai bahwa sering terjadinya pencurian karena diakibatkan musim “paceklik” musim susah untuk mendapatkan pangan dan sandang. Selanjutnya tertera dalam Surat At-taubah ayat 60 adanya bagian- bagain tertentu dalam pembagian zakat. Dan Umar tidak melakukan apa yang seharusnya secara saklek dalam Al-qur’an, karena Umar memahami bahwa pada saat itu kondisi umat Islam sudah jaya dan melimpah. makmur masyarakatnya, sehingga kalau seandainya itu direalisasikan sama saja melecehkan dan menghina terhadap Islam.[6]

Cukup jelas bahwa mencabut “ayat” dengan mendahulukan kemaslahatan sudah terjadi pada jaman dulu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sikap liberalisme terdapat dalam islam, dengan sikap itu maka kita akan merasakan perdamaian dan mengubur sikap sensitive yang akan melahirkan kelompok eklusif yang akan mengakibatkan konflik.



[1] H. Murni Jamal, pengantar transsisi politik dan konflik kekerasan. PBB, UIN Jkt. 2005

[2] al-Qaeda in Southeast Asia: the casa of the ngruki network in Indonesia, Indonesia briefing, 8 agustus.2002

[3] Frans Magnis Suseno, Menakar sikap liberal sebagai keutamaan religius. Buletin kebebasan. 2007

[4] Kritik ortodoksisme, Iman Fadilah . Dekontruksi islam madzhab Ngalian

[5] hal 2. ibid

[6] Akar Histories Liberalime Islam. Iman Fadilah, pergulatan pemikiran keagamaan. hal 94

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: