Membedah Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq

Oleh ; Denhas Mubaroq T.A

(Mahasiswa Komunikasi penyiaran islam UIN JKT)

Sandangan sebagai bapak intelektual paham sekulerisme islam yaitu sarjana Al-azhar Mesir yakni Abd al-Raziq (1888-1966) sangat memberikan kontribusi besar terhadap dasar – dasar pemerintahan islam. Secara historis perkembangan pemerintahan Islam terletak pada nabi Muhammad setelah menduduki Madinah, dimana serat sekali perbedaannya antara orang kafir dengan umat Islam. Namun Nabi sebagai seorang teolog juga sebagai negarawan yang bisa mengatur dan menerapkan konstitusi yang didasari dengan rasa hormat dan saling toleransi.

Ali Abd Al-Raziq sering mengikuti kuliah umum dengan Muhammad Abduh, kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Oxford University di Inggris dengan mengambil ekonomi dan ilmu politik. Karya yang sangat populernya adalah al-Islam wa Ushul al Hukm (islam dan dasar-dasar pemerintahan ).

Terkait dengan dasar – dasar pemerintahan Islam tentunya kita selalu terimajinasi oleh kejayaan Islam pada jaman dulu. Katakanlah khilafah, bagi HTI khilafah merupakan system pemerintahan yang tidak bisa ditawar lagi (mutlak). Namun sungguh terdapat kekeliruan dalam kesimpulan itu, karena bagaimanapun juga khilafah adalah merupakan ciptaan sejarah yang dimulai oleh Abu Bakar dan Umar serta dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Maka berangkat dari fakta sejarah Al-Rajiq menyimpulkan bahwa system khalifah bukanlah sebagai keharusan untuk ditegakkan bagi kaum muslim, bahkan ini bukan bagian dari islam. Sebab bagaimanapun juga konsep khilafah adalah rancangan politik murni yang tidak ada urusan sama sekali dengan agama.

Semua unsure tradisi Timur tengah semata – mata selalu dari Allah SWT (agama), padahal kalau kita selidiki lebih dalam lagi ternyata tidak lain adalah ciptaan dari sejarah. Seperti system politik sebagai salah satu ciptaan sejarah yang tidak memiliki rujukan dalam ajaran asli Islam. Artinya banyak hikmah dalam islam sehingga tidak ada system pemerintahan yang baku bagi seluruh umat islam, salah satu hikmahnya yaitu memberikan standar pemerintahan yang sesuai dengan kultur dan sejarah Negara itu sendiri, dan demi memudahkan kaum muslim agar menentukan system poitik yang sesuai dengan Negara terkait.

Lagi – lagi untuk menjelaskan system pemerintahan dengan khilafah akan berbentur dengan kondisi rill Negara tertentu dimana situasi dan kondisinya dalam possisi terjajah oleh kolonialisme. Dan yang perlu dipahami khilafah adalah salah satu hasil ijtihad dalam pemegang kakuasaan (politik) sedangkan dalam islam tidak ada yang menerangkan politik secara detail dan memiliki kemaslahatan bagi umat. Justru dengan khilafah akan mengakibatkan ketidakadilan seperti bersikap despotisme dan otoriter demi melanggengkan kekuasasasn itu, terbukti dengan pemerintahan dinasti Ummayah, Abbasiyah, dan Usmaniyah.

Hampir dalam pemerintahan Islam diwarnai dengan konflik bahkan peperangan yang merenggut puluhan ribu jiwa manusia akibat kepentingan khilafah itu sendiri. Maka untuk meneyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalaman sejarah politik kelam (khilafah) saat ini islam memeberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi bagi urusan dunia demi kemaslahatan bersama.

Bahkan dampak dari khilafah itu akan menyebabkan peperangan dan pertikaian, sebab bagi semua umat Islam berhak menjadi pemimpin. Dan sekali lagi bahwa khilafah bukanlah kekuasaan yang mutlak sehingga dianggap sebagai perwakilan tuhan, melainkan melebihi derajat tuhan. Kita tahu bahwa dalam Islam untuk memeilih pemimpin tentunya di pilih oleh Ummat (rakyat) kemudian di bai’at serta diberhentikannya juga oleh Ummat bukan karena keturunan dll.

Tentunya Abd Rajiq sangat berhati- hati dalam penafsiran hadist dan Qur’an terkait masalah “Politik”. Menurut nya dalam konteks “khilafah” dan “Ulil Amri” para ulama dan mufasir telah memanipulasi kandungannya sehingga berbau politik, padahal ayat dari ke-dua itu tidak ada kaitannya sama sekai dengan konsep politik. Seperti contoh ‘Ulil amri’ kita sering memaknai sebagai pemeimpin sedangkan dalam tafsir tradisional al-Badhawi dan al-zamakhsyari (mantan syaikh Al-azhar) menjelaskan bahwa “ulil amri” bermakna sahabat – sahabat nabi atau para ulama, dan bukan pemimpin Negara ataupun khilafah.

Hal serupa pada 1924 Ataturk di Turki untuk menghapus lembaga khilafah dan menyatakan pemisahan agama dan Negara, karena bagaimanapun juga Islam tidak memiliki konsep atau system politik tertentu yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim. Bagai manapun juga Islam harus berjaya dengan melayani warga negaranya dengan penuh keadilan dan tidak ada lembaga keulamaan yang tunggal pada Islam.

Referensi:

  • Ihsan Ali Fauzi, makalah. Disampaikan pada diskusi JIL 2008. Ali Abd Al-Rajiq “ Al Islam Wa Uahul Hukm”
  • Lutfhi Assyaukanie, makalah. Disampaikan pada diskusi JIL 2008. Ali Abd Al-Rajiq (1888-1966)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: