Bermain politik dengan Komunikasi, “Analisis kasus Daerah”

Oleh : Denhas Mubarok T.A
(Sekjen CSI Kab.Purwakarta)

Saat ini penulis menyadari bahwa komunikasi politik sangat penting untuk di pelajari, baik oleh kalangan akademisi, praktisi maupun aktivis. Sebab ilmu komunikasi politik mengkaji lebih dalam terkait kekuasaan yang diperoleh melalui pengaruh kegiatan komunikasi. Semua orang memiliki prilaku politik, bagaimana penulis menjadi actor politik yang berinteraksi dengan Pemerintah Daerah merupakan bentuk prilaku yang memiliki tujuan khusus, yang secara normative berjuang untuk rakyat walaupun sedikit dipengaruhi prilaku kepentingan.
Partisipasi politik penulis sejalan dengan apa yang S.Huntington sebutkan sebagai partisipasi yang bersifat kolektif dan terorganisir, yakni melalui kendaraan CSI (centre survey independent), dilihat dari kegiatannya CSI tergolong aktif dalam ranah pendidikan, pengontrolan kebijakan, dan pemberdayagunaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat daerah saat ini terbagi menjadi tiga kategori diantaranya, kelompok masyarakat yang apatis sekitar 75%, spektator 15%, gladiator 5%. Dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, kesempatan bagi penulis untuk mengaktualisasikan diri berdasarkan motif rasional bertujuan. Terkait dengan fungsi komunikasi politik CSI berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan rakyat, seperti sejumlah output pemda merupakan hasil riset CSI.
Suprastruktur politik di daerah saat ini hubungannya kurang harmonis, antara eksekutif dan legislatif seperti contoh kecil, dalam hal konstitusi saja, eksekutif lebih memprioritaskan Perbup dari pada Perda. Seperti halnya isu RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah) yang saat ini ramai di diskusikan. Dan kasus itu diangkat serta direspon oleh kelompok penekan (pressure grouf) yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. Presure Group yang terdiri dari beberapa OKP (organisasi kepemudaan) dan LSM Peduli Masyarakat Purwakarta terus menyuarkan aspirasinya melalui audiensi dan aksi terkait kasus RPJMD. Artinya artikulasi kepentingan yang seharusnya di realisasikan oleh eksekutif tidak sesuai dengan aspirasi yang telah di sahkan oleh DPRD. Yang akhirnya beberapa agregasi politik tidak berfungsi sebab dari mulai SDM DPRD-nya sebagai pembuat kebijakan tidak tahu hal-hal yang mendasar seperti hak angket, hak interplasi, susduk, dan bahasan tata terib pun lamban, maka betul juga kata Gusdur bahwa anggota legislative itu seperti anak TK (taman kanak-kanak), maksud Gusdur disanan adalah ketidakdewasaan dewan dalam bertindak, yang selalu berselisih. Padahal sejatinya bentuk komunikasi politik itu harus seimbang, artinya memberi dan menerima sehingga terjadi sharing antara eksekutif dan yudikatif, bukan cenderung membentuk pola-pola linear, bahkan bersifat top down yang selah-olah eksekutuif yang memiliki kekuasaan penuh didaerah sehingga kepemimpinannya bersifat otoriter.
Uniknya budaya politik di daerah itu di dominasi oleh nilai-nilai sunda sebagai falsafah hidup, seperti banyaknya gapura di intansi pemerintahan, dan kujang merupakan lambang “digjaya” kepemimpinan eksekutif sebagai simbolis dalam rangka mempertahankan legitimasi melalui nilai-nilai budaya. Sehingga pendekatan model budaya di daerah seperti sistem otoriter. Namun ada juga masyarakat yang pendekatan modelnya ke arah demokratis industri. Namun sampai saat ini masyarakat yang minoritas selalu menentang pemerintah dengan kritikan di media local dan demonstrasi, padahal beberapa political performance dari mulai legitimasi pemerintahan, bargaining melalui pemilu yang kompetitif telah di lakukan. Bahkan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat di jadikan kesempatan bagi yang menentang untuk membuat isu, seperti kasus penistaan agama yang di tuduhkan pada kepala daerah dimana saat kepala daerah memberikan penjelasan analogi antara suara sruling dan lantunan ayat suci Al-qur’an sama-sama indah dan enak di dengar. Yang intinya adalah mencari kelemahan sebagai isu yang dapat menyerang kekuasaannya.
Dalam menjalankan kekuasaannya eksekutif sangat berpengaruh (influence), dan persuasinya mantap sehingga banyak masyarakat yang termanipulasi. Dan ini merupakan kekuasaan yang sah (legitimate fower) dan ahli (expert power). Sehingga sangat kuat motivasinya dan berani mengenai biaya dan resiko. Sehingga banyak komunikator politik, baik dari politisi, professional sampai aktivis mendukung langkahnya, sehingga dapat menduduki sekertaris jendral partai pohon beringin propinsi Jawa Barat. Terkait partai politik, selain berfungsi sebagai sosialisasi, partisipasi pemandu kepentingan, juga control politik. Yang menjadi keliru adalah ketika kepala daerah ini sebagai ketua DPD partai tertentu, maka sebagai birokrat tentunya menekankan pada procedural yang khas berada pada saluran output sebagai pejabat. Penulis sebagai Attentive Public sehingga bertanggung jawab penuh kepada masyarakat sebagai general public, ada hal yang sangat menakutkan ketika terjadi serangan isu terhadap kepala Daerah menjadi opini pablik, selaian dikatakan penistaan agama juga sebagai sunda wiwitan yang berfaham aliran Islam Syi’ah. Bertubi-tubi serangan itu masuk melalui propaganda politik, bahkan name calling.
Pun sering terjadi. Namun karena para pemain politik yang memback up isu itu sedang belajar ilmu komunikasi politik, maka iklan citra adalah kata kunci dalam memenyelesaikan isu tersebut. Bagaimana penulis memainkan strategi penggunaan prestasi sebagai kategori iklan. Metode kampanye yang bersifat persuasip pun tak pernah penulis hindari dari kebijakannya, dimana para staf ahli merekomendasikan political campaigns sebagai jenis kampanye, ataupun dengan mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada khalayak sehingga mengundang untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis.
Dan syukur Alhamdulillah sampai akhir than 2009, unjuk rasa, dan mosi tidak percaya semakin mereda di kabupaten, sehingga kita dapat melakukan negosiasi yang mencapai kesepakatan bersama dengan win-win solution. Walaupun kita akui bahwa kelemahan pemimpin Daerah sangat tersembunyi sehingga dalam negosiasi memakai gaya ekstrovert konsekwensinya akan selalu menuai konflik, yang akhirnya penulis harus bisa merancang dan melakukan mediasi atau arbitrase, sebagai jalan pengamanan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: