Polemik Elit Menghambat Alurnya Demokrasi di Tubuh Beringin

Oleh: Denhas Mubarok, T.A
Ketua Umum ParWI (Parliament Wacth Indonesia) Daerah Purwakarta

Kapan, dan kenapa pelantikan pengurus DPD Partai Golkar priode 2010-2016 sampai saat ini kabur? Itu inti dari pertanyaan masyarakat yang tergolong sebagai attentive Publik (peka terhadap informasi), kita ketahui bersama bahwa eksistensi Partai Golkar tergolong masih mendominasi kekuasaan di Kab. Purwakarata terlihat dari posisi strategis antara Eksekutuif (Bupati) dan Ketua Legislative (Ket. DPRD) ke-duanya berangkat dari almamater yang sama. Harus diakui juga bahwa Partai Golkar saat pemilihan umum legislative Tahun lalu mengalami penurunan secara kuantitatif di Gedung Putih Ciganea. Gambaran itu seharusnya dijadikan acuan dan pelajaran untuk meningkatkan idealisme, integritas serta loyalitas para keder menjadi daya magnet agar dapat dipercaya kembali oleh masyarakat. Hal itu serupa juga menjadi target Ketua DPD Golkar Jawa Barat H Iryanto MS Safiudin (Yance).

Namun integritas itu tidak hadir ke permukaan saat berlangsungnya Musyawarah Daerah (Musda) VIII Partai Golkar tepatnya pada Tanggal 16-17 Januari 2010 di Hotel Plaza Kota Bukit Indah Purwakarta. Persaiangan sengit yang melibatkan para kader mulai dari Pengurus Kecamatan (PK) sampai elite partai dalam memilih Ketua DPD Partai Golkar Priode 2010-2016 sangat antusias. Tak heran jika banyak elite politik bermain melalui interpensi terhadap lajunya Musda, karena peran strategis dalam pemilihan ketua DPD baru merupakan aset investasi untuk mengamankan elite itu sendiri kedepannya. Money politic menjadikan ajang pragmatis bagi para kepentingan elite, bargaining position dijadikan senjata lobi, tarik ulur kompromi dan negosiasi dilancarkan oleh para timsukses kandidat.

Bahkan ada beberapa pengurus Kecamatan (PK) yang tergiur oleh uang tapi mereka tidak profesional, sebetulnya sah-sah saja, namun hal ini akan menjadi dampak yang luar biasa bagi eksistensi partai ke depan dan melecehkan nilai-nilai demokrasi. Dalam praktiknya, demokrasi lebih sering berhenti dalam ”pelembagaan formal” dan belum hadir dalam realitas nyata. Dengan kata lain demokrasi hanya tumbuh dan berkembang dalam tataran ideal (das sollen) belum mewujud dalam tataran realitas. Memang itu semua merupakan bagian dari intrik politik, ada hal yang sering dilupakan oleh para pengurus dan kader, yakni subtansi dari Musda itu sendiri yang secara normative tentu menjungjung objektifitas dan proporsional terkait visi-misi yang seharusnya sesuai dengan kondisi tubuh partai saat ini. Dari beberapa kandidat tentunya memiliki tiupan angin segar untuk adanya perubahan di tubuh Golkar. Namun tiupan angin itu tidak dijadikan prioritas bagi sekelompok kader, merekapun lebih mementingkan nilai akhir, artinya proses dari persidangan, pembahasan formatur dan tata tertib (tatib) dinilai tidak lagi penting, padahal aturan main itu harus sesuai dengan AD/RT dan tata tertib (tatib) yang berlaku sebagai wujud dari konstitusional.

Akar Polemik, berangkat dari fenomena diatas musyawarah ini terlihat tidak sehat, jauh dari pendidikan politik yang bersandar pada asas demokrasi, bahkan disinyalir inkonstitusional. Kesadaran akan membesarkan partai semakin terkikis oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Sesungguhnya makna dari pemimpin partai atau kelompok organisasi adalah “kepemimpinan kolektif” jadi pemimpin partaipun bukan diartikan orang- orang melainkan sejumlah orang yang biasa disebut board yang memiliki hak dan kewajiban setara untuk memajukan organisasi.

Terlalu banyak kepentingan elite yang tidak terakomodir sehingga secara sengaja membuat manajemen konflik, namun realitas tersebut bukan diperpanjang melainkan harus secepatnya diatasi oleh elite politik dengan diimbangi perbaikan secara holistic, jangan sampai berimplikasi pada perpecahan kader. Sehingga unsur-unsur keberpihakanlah yang mengakibatkan urungnya pelantikan dan pengukuhan 74 orang calon pengurus yang terdiri dari 13 ketua dan wakil ketua, 13 sekretaris dan wakil sekretaris dan 7 bendahara dan wakil bendahara dan sisanya pengurus bidang.

Ketua terpilih DPD Golkar Syarip Hidayat Sag. Mengaku akan mengakomodir rivalnya, dan itu jalan yang seharusnya demi mempertegas kebersamaan dan integritas Golkar ke depan. Tentunya harus berhati-hati juga buat Syarip, apalagi trakrekord dalam organisasi sangat dipertanyakan. Bagaimana cara mengakomodir dengan baik tentunya perlu belajar melalui komunikasi politik persuasive yang transparan. Dan menjaga hubungan elite dengan terus mengakomodasi agar tidak menjadi bomerang bagi kepengurusannya.

Partai “sedewasa” ini tentunya tidak semestinya ada interpensi dari DPD Jawa Barat terkait pembentukan tim pengkaji guna membahas hasil Musda yang dinilai bermasalah di Jawa Barat termasuk Purwakarta. Lagi-lagi secara subtansi yang dipermasalahkan adalah konstitusi, bahakan tidak sedikit kader masih kurang memahami mekanisme persidangan. Terdapat multi tafsir dari ketentuan 30 persen bakal calon ketua DPD dan 50 persen plus satu. Kenapa itu bisa terjadi, dimana keberadaan kader-kader yang berintelektual, para aktivis, kenapa tidak bisa mengkritisi saat persidangan berlangsung, seolah-olah terbelenggu oleh kesadaran palsu. Bukan sebaliknya, setelah selesai Musda barulah banyak perbincangan layaknya komentator bola.

Artinya sikap legowo selayaknya para petarung sejati tidak hadir untuk menyukseskan Musda yang menjungjung tinggi konstitusi partai dan nilai demokrasi. Memang, demokrasi bukanlah sistem ideal untuk mengatur segala-galanya, tetapi di antara banyak sistem yang ada, demokrasi yang paling mungkin untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Hanya pada demokrasilah dimungkinkan terjadinya koreksi politik secara sistematik. Dengan demikian jangan sekali mencederai demokrasi sebab ia buah percakapan dari ruang publik dan kita harus menghargai itu, jika Musyawarah Daerah Golkar menghabiskan 150 Juta maka garansinya milik pengurus dan kader secara khusus dalam rangka memperkokoh estapet kepemimpinan di tubuh partai, secara umum Musda itu harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sebagai ajang pembelajaran politik bukan sebaliknya.

Golkar harus berani membangun perubahan-perubahan struktural dan kultural yang intensif, maka dibutuhkan kerangka yang baru untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas partai ini. Namun untuk menuju proses pendewasaan politik (political maturity) akan sulit terjadi jika belum adanya kesadaran untuk mengembalikan politik sebagai perjuangan (la politique) kalau meminjam bahasa Gunawan Muhammad. Tentu saja kekurangan dan kelemahan yang timbul dalam Musyawarah Daerah VIII Partai Golkar sarat dengan nilai demokrasi dan manipulasi, sejatinya dilakukan dengan antusias dan lapang dada, karena masyarakat kita masih dalam tahap belajar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: