Pelanggaran HAM dan Impunitas Mewarnai Image Polri

Oleh: Denhas Mubarok, T.A
(Ketua Parliament Wacth Indonesia Daerah Purwakarta)

Mengayomi dan melayani masyarakat menjadi tugas utama anggota kepolisian Republik Indonesia, dua variable itu selalu terpampang pada Pos penjagaan atau mobil patroli. Polri sudah dua tahun terakhir ini memfokuskan dirinya agar dapat bisa diterima dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi persuasip terus dilancarkan demi agenda sesuai visi dan misinya. Kinerja kepolisian sesuai fungsinya tentu dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi dari tindakan kriminalitas yang dapat mengancam keamanan masyarakat.
Reputasi kepolisisan semakin meningkat setelah berhasil menangkap gerbong dan jaringan teroris serta para koruptor di Tanah Air. Semakin menguatnya aksi-aksi teror yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) no:1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, selain itu Presiden mengintruksikan kepada Menko Polhukam dan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) dalam intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 dan 5 Tahun 2002 untuk segera merespon masalah terorisme di Indonesia. Pada akhirnya muncul Satuan Tugas Bom dan Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) yang telah berhasil melancarkan beberapa oprasi nasional terpadu.
Namun dalam membentuk stigma positif tentunya Polri harus tetap professional ,konsisten dan bertanggung jawab atas beberapa anggotanya yang telah menyelewengkan tugas dan wewenangnya sebagai polisi. Tindakan represif yang dilancarkan oleh beberapa oknum polisi saat merusak kantor sekretariat dan Wisma HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang. Makasar sangat tidak terpuji. Dan itu harus ditindak secara tegas, bagaimanapun juga bentuk anarkis yang dilakukan oleh oknum polisi akan berdampak besar pada stigma yang saat ini Polri bangun.
Tentunya tindakan itu mengakibatkan kekecewaan bagi kader HMI se- Indonesia, sehingga tak heran jika diberbagai daerah respon mengecam oknum polisi dilancarkan secara antusias. Ini harus menjadi catatan kecil kepolisian agar dapat merekrut calon polisi yang penuh integritas serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Telah jelas bahwa penyerangan oknum sipil yang dipersenjatai (polisi) merupakan tindakan kesengajaan melalui teror dan kekerasan, tanpa ada surat tugas penangkapan atau surat administrastif lainnya. Dari beberapa oknum itu satu diantaranya adalah anggota Densus 88, apakah ada korelasinya antara teroris dan HMI? Tentu tidak dibenarkan hipotesa itu, sebab dalam tubuh HMI ada banyak ideology islam yang berbeda (plural).
Selain itu apakah HMI sebagai korban pengalihan isu terkait kasus Bank Century yang dinilai tidak konkrit dan memuaskan? Dalam ilmu komunikasi ada yang disebut analisis framing, mungkin saja HMI dijadikan sebagai tumbal isu untuk mengalihkan skandal Century agar terabaikan dari public. Media melihat framing HMI terletak pada konflik Vertikal yakni Mahasiswa VS Polisi, apalagi HMI berbentuk structural (pusat-daerah) dan bersifat intruksional. Berangkat dari polemik diatas seolah-olah ada kesan kesengajaan yang diagendakan (agenda seting).
Terlepas dari itu yang jelas tindakan oknum polisi tidak dibenarkan, sebab itu semua terkait dengan kebebasan Hak Asasi Manusia, apalagi negara kita berada dalam transisi demokrasi itu artinya penyampaian pendapat diumuka umum, transparansi publik serta penegakan hukum mutlak dijalankan dan harus dilindungi. Jika Polri tidak cepat menindak oknum bawahanya secara hukum dinyatakan adanya Impunitas artinya fenomena pembiaran terhadap para oknum (pelaku) dan tidak tertanganinya pelanggaran HAM dan pelbagai kejahatan di suatu Negara. Martha Meijer dalam risetnya, The Scope of Impunity in Indonesia (2006), mengatakan bahwa di Indonesia terdapat empat Impunitas, yaitu yang berkaitan dengan aspek kekuasaan, aspek hukum, aspek kultural, dan aspek Internasional. (HAM, Militer dan Bahaya Impunitas, Eddie Sius Riyadi Majalah ASASI 2008).
Sebetulnya fenomena ini tepat, sebab kita merasakan bahwa kekuasaan real politik saat ini masih berada dibawah cengkraman militer dan polisi. Kemudian secara kultur terdapat dalam kesadaran palsu bahkan ketidaksadaran kolektif jika masyarakat memandang bahwa konflik merupakan suatu cara dalam penyelesaian masalah, contoh carok di Madura. Dalam aspek hukum, Negara kita sangat rentan dengan impunitas, terkadang hukum selalu direlasikan dengan keadilan, padahal belum tentu. Sederhananya, keadilan itu bagaikan isi, sedangkan hukum merupakan wadahnya, maka hukum tanpa keadilan bukan lagi hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan.
Berangkat dari fenomena konflik vertical antara mahasiswa dan polisi di Makasar tentunya harus tetap mengedepankan aspek keadilan. Sudah semestinya mekanisme dalam system internal kepolisian untuk menindak anggotanya itu tidak hanya pada pintu Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM). Sebuah mekanisme pelaporan berbagai macam pelanggaran disiplin termasuk tindak premanisme yang dilakukan anggota kepolisian. Tapi terkadang proses ini sulit dipantau dan tidak transparan, mungkin saja hanya memberikan sanksi disipliner dan administratif. Kita lihat saja, para pelaku perusak kantor Cab. HMI Makasar saat ini belum ada transparansinya yang jelas, beda dengan pelaku curanmor atau maling ayam yang seringkali menjadi korban kekerasan massa sebelum di efakuasi.
sebagaimana komunitas Internasional telah menetapkan penyiksaan sebagai salah satu bentuk penyerangan yang sangat brutal dan tidak dapat diterima oleh martabat manusia. Penyiksaan dan bentuk penyerangan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota polisi terhadap anggota HMI Cab. Makasar merupakan kejahatan HAM. Secara konstitusional asas dan nilai HAM diatur dalam pasal 28 UUD 1945, (amandemen IV). Pelembagaan asas dan nilai HAM termasuk Komnas HAM kemudian diatur secara khusus dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kedua payung hukum tersebut dapat memberi perlindungan HAM bagi masyarakat terhadap tindak kekerasan polisi dan militer. Tentunya hukum tersebut menjunjung tinggi martabat kemanusian dan keadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: