Cepat, Tanggap Mencerminkan Realisasi Kebijakan

Oleh: Denhas Mubarok T.A

(Pengamat Politik)

Mengingat UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah harus sesuai asas otonomi. Semua itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat[1].

Dengan meningkatkan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi tentunya akan terjadi pemerataan pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Melihat konteks Purwakarta sesuai Visi Bupati H.Dedi Mulyadi S.H untuk meningkatkan pembangunan daerah  harus memiliki karakter yang berbasis kearifan lokal.

Beberapa penjabarannya diartikulasikan melalui Misi. Pertama, pembangunan yang berbasis religi dan, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri dan perdagangan. Kedua mengembangkan infrastruktur dalam kompetisi global. Ketiga, meningkatkan keutuhan lingkungan, baik fisik atau social, dan terakhir mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dimana berorientasi pada kepuasan pelayanan publik demi kemakmuran rakyat.

Berangkat dari visi misi itulah maka keluar rumusan kebijakan strategis dengan semboyan Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta. Dari beberapa rumusan kebijakan itu pendidikan merupakan point pertama yang menjadi dasar strategis. Ini merupakan keputusan yang tepat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara.

Berbicara tentang pendidikan tentunya berbicara tentang keutuhan sumberdaya manusia, bagaimana sistem pendidikan menjadi tolak ukur kedigjayaan masyarakat purwakarta. Dengan kebijakan pendidikan gratis sampai SLTA bagi masyarakat miskin, kemudian pembebasan biaya pembalian buku sekolah dan pengembangan kurikulum pendidikan baca tulis Qur-an dari mulai TK sampai tingkat SLTA bagi yang muslim, masyarakat setidaknya saat ini  sangat terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan masadepan anaknya. Namun kenyataannya  dilapangan tidak seluruh masyarakat dapat menikmati kebijakan itu, apalagi masyarakat yang berada di pelosok-pelosok yang surut informasi.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga (Disdikpora)  memiliki peran utama, sehingga harus mampu dengan cepat tanggap dan professional terhadap persoalan pendidikan di Kab. Purwakarta. Bagi penulis Disdikpora merupakan guru bagi Dinas-Dinas lainnya, selayaknya guru selalu memberikan tauladan yang fositiv bagi muridnya, bukan sebaliknya.

Penulis teringat kegiatan “seminar sehari” Pendidikan Kejujuran 14 Maret 2009 dengan tema Membentuk Civitas Akademika yang Berbasis Intelektualitas dan Moralitas. Kegiatan itu diselenggarakan oleh CSI (center survei Indonesia) yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Saat itu undangan telah kita kirimkan sesuai prosedur, namun sangat disayangkan Kepala Dinas dan Wakilnyapun tidak bisa menghadiri acara itu tanpa argument yang jelas. Dari hal-hal seperti itu tentunya harus diperhatikan, dan jangan sampai terucap; nanti kami selidiki dan periksa mereka, ujar temen-temen KPK.

Secara administrastif saat ini banyak pelanggaran, seperti pembukuan sampai kedisiplinan pegawai, terbukti saat diadakannya sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh Inspektorat ke 17 UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).[2] Selain itu, dalam beberapa kasus terakhir Disdikpora selalu lamban mengatasinya, seperti kasus pemukulan guru oleh oknum yang tak bertanggung jawab, sebagai advocator (Disdikpora) seharusnya harus bisa reaksioner terhadap kriminalisasi terhadap guru. Sebab bagaimanapun jaminan atas perlindungan Guru dari ancaman tertentu telah diatur oleh UU Guru dan Dosen serta diperkuat dengan Perda (Peraturan Daerah). Atau sebaliknya, beberapa pelanggaran yang dilakukan guru itu sendiri.

Selain itu kasus SDN I Cirangkong Kec. Cibatu yang melakukan intimidasi terhadap anak didik (murid).[3] Kemudian permasalahan yang rawan bagi keselamatan masyarakat dan ketertiban umum yakni prihal tawuran antar sekolah, dari beberapa kasus ini Disdikpora seharusnya tidak tinggal diam dan harus cepat tanggap untuk mengatasi problem secar professional dan bekerja sama dengan intansi yang terkait seperti Kapolres, pihak sekolah dan orang tua, bila perlu DPRD.

Bagaimanapun juga yang bertanggung jawab penuh atas sitem pendidikan adalah pemerintah dan masyarakat artinya bersama-sama memberikan konteribusi bagi terciptanya sistem pendidikan dengan integritas yang berkarakter.


[1] Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Depkominfo, Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta 2005

[2] Baca Pasundan ekspres, Rabu 20 Januari hal.5

[3] Ibid. Kamis.21 Januari hal.4

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: