Paradoks Komunikasi Politik Golkar Purwakarta Oleh; Denhas Mubarok T.A (Ketua ParWI Daerah Purwakarta)

Polemik yang terjadi pada partai Golkar saat ini menjadi jawaban atas keseriusan para stakeholders partai untuk menunjukan kekuatan masing-masing. Beberapa strategi alternative di mainkan oleh para aktor yang dinilai berpengaruh untuk saling melawan rival-rivalnya dengan beberapa manufer politik, kalau kita cermati dari beberapa rentetan polemik terkesan menjadi sebuah permainan tarik ulur antara pengurus partai dan anggota fraksi yang bisa disebut the political game ala golkar.
Representasi paling nyata dari proses politik yang pekat dengan kepentingan bermula pada komunikasi politik yang tidak harmonis. Berangkat dari usulan pencopotan salah satu kader golkar dari posisi ketua DPRD berimplikasi pada perpecahan di tubuh partai yang memiliki kursi terbanyak di Gedung Putih.
Bagi fraksi golkar usulan pencopotan itu beralasan, yang mana Ucok dinilai sering memutuskan atau membuat pernyataan yang tidak sejalan dengan fraksi. Ironis tentunya jika bernaung satu atap tetapi tidak terbentuk diolog konstruktif yang terbuka atas dasar kebersamaan, dan ini perlu hati-hati sebab dari intrik internal akan menjadi efek bumerang terhadap golkar kedepan.
Perlu kita cermati bahwa seorang anggota maupun pimpinan dewan tidak terlepas dari representasi partai, sosok simbolik dari beberapa kepentingan dapat terealisasikan jika terbentuk kesadaran kolektivitas bahwa mereka (anggota dewan) sadar betul dalam menduduki Gedung Putih itu memakai kendaraan, bukan selonong boy begitu saja. Mungkin disini tidak terbentuk kohesivitas kelompok yang solid antara pimpinan partai dan anggota anggota dewannya.
Jika dianalisis dari komunikasi persuasive, eksistensi anggota dewan khususnya partai golkar tidak menyentuh dan melakukan itu dengan stakeholders partai sehingga respon pimpinan partai negative. Mungkin tidak hanya internal partai saja, boleh jadi publik berperhatian (attentive public) yang menilai bahwa partai golkar penuh dengan irisan konflik, sehingga citra terkini (curren image) melekat dengan bagian itu. Dan jadilah opini public yang tidak menyehatkan akan nilai demokrasi di Kabupaten Purwakarta.
Sebetulnya PAW (pergantian antar waktu) terhadap Lalam Cs merupakan hak pimpinan partai itupun harus sesuai prosedur dan proses seperti peringatan, teguran, dialog dengan beberapa pertimbangan. Jika profesional dan memahami mekanisme serta atauran main partai seorang anggota harusnya menerima dengan legowo atas tindak-tanduk yang merugikan partai, dan ini menjadi cerminan bagi yang lainnya. Namun sangat disayangkan jika anggota yang lainnya terasa terusik dan membuat kesepakatan dengan bernotaris, yang intinya menolak adanya PAW. Ini merupakan metode persuasive yang dikenal dengan fear ausanne yaitu metode menakut-nakuti atau ancaman yang bersifat hegemoni.
Dari metode itu muncul desakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), dengan kekuatan 15 PK yang telah sepakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap partai. Dan yang tidak mencerminkan seorang kader yang kredibel adalah prilaku gegabah, seperti pemalsuan stempel yang dilakukan wakil sekertaris. Itu merupakan kerugian partai dalam membina kader yang belum representatif, sehingga masyarakat menilai apatis terhadap eksistensi partai dalam beberapa pemilukada.
Saya melihat problem ini menjadi sebuah agregasi kepentingan partai menjadi beberapa kubu, dan strategi alternative untuk mengakomodir beberpa kubu ini tidak perlu adanya intervensi dari DPD Jabar mauapun DPP. Pembentukan tim investigasi dari propinsipun ataupun DPP pun tidak akan bisa mengerai masalah, karena ini merupakan kompromi politik internal.
Titik krusialnya adalah konsesus, sehingga terakomodirnya beberapa kepentingan yang selam ini teralienasi. Sebetulnya kompromi politikpun tidak menjadi jalan keluar dalam pendidikan kader untuk loyal terhadap partai. Konflik ini justeru akan terus terulang, jika tidak ada kesadaran pendidikan politik dari beberapa stakeholders partai dan ketegasan pimpinan partai. Ini seperti yang dikatakan Albert Bandura yang mengatakan bahwa prinsip manusia bermula dari imitasi (peniruan), lihat saja rentetan sejarahnya.
Intinya adalah membangun kembali komunikasi yang partisipatif, akomodatif sehingga mempertemukan kepentingan fraksi dan pimpinan partai serta stakeholders lainnya. Sesegera mungkin untuk meredam arogansi para elit partai dan bebaskan dari pola mekanistik-transaksional dalam prilaku elit politik partai sehingga tidak melakukan lagi persekongkolan secara sadar dan “berjamaah” untuk mendiskriditkan sesama kader partai.
Satu hal lagi, manajemen konfliknya terasa berpengaruh pada kontelasi politik purwakarta secara keseluruhan, namun yang sangat disayangkan untuk mengakhiri dan mengevaluasi konfliknya tidak jelas dan kabur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: