Pembangunan teransportasi terlupakan

Oleh: Denhas Mubarok T.A
(Ketua ParWI Purwakarta)

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan.
Berbicara system tentu tidak terlepas dengan yang namanya manajemen, dan itu tertera dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan perhubungan dalam pasal 4 ayat (1) terdefinisikan bahwa pengertian manajemen lalulintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Kemudian bagaimana kondisi manajemen lalulintas kita, belum menjadi jaminan tentunya ketika jalan “leucir” menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Purwakarta. Terhitung banyak tentunya perencanaan-perencanaan pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana kebutuhan lalulintas dan perhubungan yang tidak tepat guna dengan kata lain mubadzir, contoh kongkrit terminal Plered. Selain itu perencanaan dan pengawasan yang tidak jelas dalam membangun terminal semisal perencanaan terminal Sadang yang sampai saat ini tidak terealisasi. Pemerintah rasanya tidak peduli bahkan apatis terkait pembangunan terminal di Purwakarta, terbukti tidak satupun terminal yang representative sesuai dengan kelasnya. Seperti kelas A dimana berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dan propinsi, kelas B antar kota dalam propinsi dan C kota dan pedesaan.
Mengacu pada UU No 14 Tahun 1992 Pasal 9 dikatakan bahwa terminal sebagai penunjang kelancaran mobilitas orang atau barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka pembangunan terminal dilaksanakan oleh pemerintah dan sangat bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya kajian ulang terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah yang sering sekali melenceng pada subtansi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat diwilayah perkotaan yang sering sekali terkena dampak akibat manajemen transportasi yang tidak berdasarkan Undang-Undang.
Disadari atau tidak kelancaran lalulintas dan keselamatan menuntut kita untuk menjadi masyarakat yang tertib pada aturan, ironis tentunya jika sarana sebagai wujud dari aturan itu tidak nampak pada kenyataan. Kita pertanyakan secara seksama, apakah di setiap perempatan atau pertigaan di Purwakarta seperti perapatan Kebon Kolot, Maracang terdapatnya rambu-rambu lalulintas yang berfungsi, kemudian fasilitas pendukung pengguna jalan seperti halte yang memadai, alat pemberi isyarat lalulintas yang komplit.
Sejalan era otonomi daerah saat ini, transportasi memegang peranan penting bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi daerah. Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa angin segar bagi daerah Purwakarta agar sebisa mungkin dapat mendayagunakan kemampuan dan potensi daerahnya untuk kelangsungan pembangunan. Distribusi barang dan jasa yang baik dan lancar menuntut keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai agar distribusi mampu mengcover seluruh lingkup daerah tersebut. Sejalan dengan isi UU No: 22 tahun 2009 yang mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahtraan umum.
Penetapan sasaran dan arah kebijakan system lalulintas dan angkutan jalan yang baik tentunya akan menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) yang signifikan, selain membuat tataruang kota yang nyaman juga mencegah kemacetan dan kecelakaan lalulintas. Legislative perlu mengkaji ulang peraturan daerah atau PERDA No 14 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum. Yang sampai saat ini masih belum bermanfaat terhadap masyarakat, baik itu tentang perda retribusi maupun izin trayek termasuk bus karyawan yang tidak mengindahkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No 35 Tahun 1992 tentang angkutan jalan.
Semua itu tidak terlepas dari kinerja Dinas Perhubungan Kebudayaan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (dishubparpostel) Kabupaten Purwakarta yang memiliki tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tufoksi). Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat baru yang menduduki dishubparpostel, sehingga masyarakat berharap agar peran dan kinerjanya bisa membawa Purwakarta menjadi Kabupaten yang tertib dalam penataan lalulintas. Penataan lalulintas adalah tindakan atau upaya manajemen lalu lintas yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja lalu lintas. Semua itu tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama dengan Polres Purwakarta.
Selain unsure pemerintah tentu juga dibutuhkan dari pihak masyarakat dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap lalulintas dan trayek angkuan kota, dan saat ini organisasi yang berkecimpung diwilayah sana tentu ORGANDA. Kemudian apakah saat ini lembaga tersebut telah melakukan advokasi atau memberikan warna perubahan terhadap system transfortasi di Purakarta. Sehingga ketika adanya pemasalahan yang muncul terkait transportasi angkutan diharapkan semua kalangan yang sudah terintegritas bisa memberikan pandangan dan arahan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Terpenting saat ini, terdapat empat hal yang kita bisa jadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi sederhana kondisi transportasi kita, yaitu: keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan yang disingkat menjadi 4K.
Aspek pertama dan utama adalah masalah keselamatan. Hal ini tidak bisa ditawar karena kita semua tentunya tidak menginginkan musibah menimpa diri kita. Berbagai data kecelakaan kendaraan bermotor terutama roda menunjukkan bahwa angka korban kecelakaan meninggal dunia dan luka cukup mencengangkan, terakhir tabrakan roda dua pada hari Selasa (29/03/2011) sekitar jam 10 pagi di depan BANK Jabar yang menewaskan salah satu pengendara.
Aspek kedua adalah keamanan. Berbagai survei transportasi, baik di perkotaan maupun antarkota dan desa memperlihatkan bahwa para penumpang umumnya masih menempatkan aspek ini ke dalam dua hal utama dalam melakukan perjalanan.
Ketiga adalah masalah keterjangkauan. Seseorang memilih alat angkut tentunya berdasarkan anggaran di kantong masing-masing, sehingga aspek keterjangkauan ini tidak menyusahkan rakyat banyak. Pelayanan angkutan kota (angkot), yang sering kali dianggap sebagai kewajiban pelayanan umum, telah dicoba untuk diatur sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki berbagai aksesibilitas dalam aktivitas kesehariannya. Tinggal pemerintah bisa memberikan pelayanan terhadap para supir angkutan dan pengusahanya.
Aspek terakhir yakni kenyamanan. Dalam suasana di mana pasokan (supply) jauh lebih kecil daripada permintaan (demand), maka aspek ini tampaknya harus agak ditoleransi oleh para penumpang angkutan umum, utamanya yang berkantong pas-pasan. Kenyamanan tampaknya menjadi aspek luxury bagi sebagian besar pengguna transportasi. Dari mulai mereka yang berjalan kaki, naik kendaraan tidak bermotor, sepeda motor, hingga kendaraan mewah, tidak akan terlepas dari aspek ketidaknyamanan, tentunya dengan derajat yang berbeda-beda.
Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Ada baiknya pemerintah daerah Purwakarta memperhatikan hal tersebut, selain itu sistem transportasi dan logistik yang efisien merupakan hal penting dalam menentukan keunggulan kompetitif dan juga terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: